Terkait Issue Tidak Transparan, Wali Nagari Kampung Tengah Angkat Bicara

Pesisir Selatan – Safi’i Wali Nagari Kampung Tengah, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat membantah tidak transparan dalam pembelanjaan dana ketahanan pangan yang bersumber dari dana desa tahun 2022-2023, “itu salah besar menuduh saya tidak transparan, sedangkan untuk kegiatan panen pada tahun 2022 lalu juga dihadiri Gubernur Sumbar, anggota DPR Provinsi, dan juga 2 orang anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan serta pemerintah kecamatan serta pendamping desa (PD) bahkan membagikan kemasyarakat, sementara pada tahun 2023 ini juga hadir Pemerintah Kecamatan dan didampingi Pendamping Desa (PD)”Ungkapnya

Baca juga: Jalan Akses Ke Desa Merah Kec Tualan Hulu, Kotim Rusak Parah

“kami selaku pemerintah nagari menjalani program sesuia dengan aturan dan peraturan yang sudah ditetapkan, sementara terkait pengunaan Dana Desa (DD), khususnya program tanaman pangan dimana semua kegiatan yang telah kami selesaikan seperti tanaman cabe, tanaman bawang dan tanaman tomat, serta tanaman terong hasilnya dibagi kepada masyarakat bahkan sekarang kami bawang masih kami tanam ulang demi, nanti hasilnya juga bakal dibagi kepada masyarakat nagari, sementara tanaman cabe tahun ini memang belum dibagi karena tanaman cabe belum berbuah dengan normal dimana baru kemaren kami dapat memanen hanya 22 kg saja dimana hasilnya kami jual untuk biaya perawatan dan obat-obatan tanaman cabe karena ditimpa hama sekarang taman sudah mulai membaik mudah-mudahan kedepannya hasilnya dapat dibagi-bagi kepada masyarakat sementara pokja yang mengerjakan sudah ada hitungan hasil jerih payah pengolahan” jelas Safi’i

Lebih dikatakan Safi’i bahwa dana ketahan pangan dinagarinya pada tahun ini yang bersumber dari 20?na Desa (DD) sebanyak Rp.153jt selanjutnya dipotong pajak dan pembuatan DED sehingga total untuk kegitan Rp.120 juta dimana dilaksanakan tiga jenis tanaman sementara untuk bawang dan tomat sudah menghasilkan dan sudah dibagi-bagi kepada masyarakat nagari secera merata “kami siap untuk diaudit serta dinilai apakah kami menyalahi aturan dari kegiatan karena program yang kami laksanakan bermanfaat untuk masyarakat nagari secara jelas apalagi saat ini bahan pokok harganya tinggi program ini juga dapat mengurangi beban keluarga” tegasnya

Baca juga: Revisi UU Desa, Achmad Baidowi: Ubah Periodesasi Jabatan Kades, Tambah Dana Desa, dan Atur Perangkat Desa

ketua Pokja Slim saat ditanya menyampaikan sewaktu wartawan konfirmasi, dirinya memang menyampaikan bahwa untuk soal dana secara administrasi bukan urusannya karena dirinya khusus merawat tanaman agar memuaskan hasilnya. “ ya memang saya ditanya soal dana memang tidak urusan saya kerena tugas saya hanya menjaga dan merawat tanaman” Jelasnya 

Baca juga: Koperasi SSM Diduga Peras Warga Desa Karang Sari, Kades dan LEMBAPHUM Kalteng Turun Tangan